KPK Bantah Terlibat Politik terkait Penahanan Gubernur Kalsel dalam Kasus Suap

Penyelidikan Kasus Suap Gubernur Kalimantan Selatan oleh KPK

Tanggal: Kamis, 31 Oktober 2024

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) masih belum menahan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor atau Paman Birin, meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap. KPK menekankan bahwa penyelidikan terus berjalan, dan penundaan penahanan bukanlah tindakan politis.

Penjagaan dan Proses Penyidikan:

• Alasan Penundaan Tahanan: KPK telah mencegah Sahbirin Noor untuk bepergian ke luar negeri dan tetap memastikan proses penyidikan berjalan.

• Kewenangan Penyidik: Keputusan mengenai penahanan dan langkah-langkah selanjutnya berada di tangan penyidik.

Pernyataan KPK:

• Kekuatan Profesionalisme: KPK menegaskan tidak ada politisasi dalam kasus ini dan berkomitmen untuk mengusut tuntas.

• Panggilan dan Tindakan Selanjutnya: Saat ini, semua langkah tergantung pada hasil penyidikan oleh tim yang berwenang.

Daftar Tersangka dan Duit yang Disita:

• Total Rp 13 Miliar Disita: Uang tersebut diduga merupakan sebagian dari fee 5 persen terkait proyek pembangunan lapangan sepak bola, kolam renang, dan gedung Samsat di Kalsel.

Tersangka:

Ditetapkan sebagai Tersangka:

1. Sahbirin Noor (SHB): Gubernur Kalsel.

2. Ahmad Solhan (SOL): Kadis PUPR Kalsel.

3. Yulianti Erynah (YUL): Kabid Cipta Karya dan PPK PUPR Kalsel.

4. Ahmad (AMD): Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam, diduga pengepul fee.

5. Agustya Febry Andrean (FEB): Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel.

Tersangka Pemberi Suap:

• Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND): Pihak swasta yang turut ditetapkan.

KPK mengajak semua pihak untuk terus mengawal proses penyidikan ini dan menegaskan akan bertindak transparan hingga kasus ini diserahkan ke pengadilan.